Strategi Politik Jitu PKS Serang Partai Demokrat Langsung menusuk Ke Jantung

Pertandingan antar partai politik (parpol) untuk pemanasan Pemilu 2014 sudah dimulai. Itu bunyi kalimat dalam twitter mantan Menteri Riset dan Teknologi, AS
Hikam baru-baru ini.PKS melakukan serangan langsung menusuk jantung pertahanan Partai Demokrat, dengan mem-fait accompli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam urusan
memecat atau memertahankan tiga menterinya.
Inilah serangan cepat (blietzkrieg) ala total football-nya Der Panzer Jerman di
era Franz Beckenbauer. Melalui serangan ini, Partai Demokrat mau tak mau dibuat
dilematis.
Jika memecat maka risikonya PKS akan berbalik mengatakan dirinya dizalimi dan
disingkirkan dari Kabinet. Jika tidak dipecat, maka Partai Demokrat ibarat
"bebek letoy" dan Pemerintah pun tidak mungkin bekerja optimal dengan tiga
menteri yang loyalitasnya tidak jelas.
AS Hikam pun menulis, seandainya Partai Demokrat adalah kesebelasan Italia, maka
ia akan memakai jurus "mbulet" alias cattenaccio untuk menjerat lawannya agar
'mati kutu.'
Sayangnya, cattenaccio memerlukan barisan belakang yang solid dan pemain yang
tidak ragu-ragu. “Dan inilah yang tak dimiliki squad besutan Pak SBY
itu,” katanya.
Poros halang Partai Demokrat justru pemain yang ragu, tidak tegas, dan suka
mengulur waktu. Tak heran bila squad PKS kini sudah mulai tampak mendikte Partai
Demokrat agar mengikuti irama permainannya.
“Dan hasilnya ya itu tadi. Tak peduli tiga menterinya dipecat atau tidak,
PKS-lah yang tampaknya sedang di atas angin melawan Partai Demokrat,” tulis
dia.
Tiga menteri PKS sudah diberi kartu kuning. Dalam beberapa pertemuan, Presiden
SBY tidak mengundang mereka.
PKS tidak peduli, karena dalam fatsun politik mereka, ketiga menteri itu sudah
dihibahkan ke negara. Mau diapakan oleh SBY, terserah dia.
Menyelesaikan masalah PKS mudah saja yakni butuh ketegasan seorang Presiden.
Tetapi itu tidak pernah terjadi. Presiden malah ngambek, tidak mengundang tiga
menteri atau PKS dalam rapat kabinet atau Setgab Partai Koalisi.
Partai Demokrat pun tidak mampu memberi masukan ke Ketua Umum Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat PKS dari koalisi.
Anehnya, Partai Demokrat malah menyuruh PKS mengundurkan diri atau keluar
sendiri dari koalisi. Lho?
PKS

 

dengan enteng menjawab, mereka diajak berkoalisi oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, bukan oleh Partai Demokrat. Karena itu, Partai Demokrat tidak
punya kewajiban memaksa PKS keluar dari koalisi. Harus Berani
Direktur Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (LAKSNU), Gugus Joko Waskito
mengatakan, Presiden Yudhoyono harus berani mengeluarkan PKS dari koalisi partai
pendukung pemerintah.
"SBY harusnya tidak ragu lagi mengeluarkan PKS dari koalisi pemerintah," kata
Gugus kepada Antara di Jakarta, Jumat (14/6).
Menurut Gugus, apapun alasan PKS ketika menolak kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) yang merupakan kebijakan pemerintah, patut untuk segera disikapi
oleh pemerintah, khususnya Presiden SBY dan partai koalisinya.
"Dan PKS atas nama etika politik harus menyerahkan tiga kursi kabinetnya,"
katanya.
Menurut Gugus, tanpa PKS koalisi pemerintah tetap kondusif, sehingga tidak perlu
ada keraguan untuk mengeluarkannya dari koalisi.
Untuk tiga kursi menteri yang ditanggalkan PKS, menurut Gugus ada tiga pilihan
bagi SBY, yakni menyerahkan tiga kursi tersebut kepada PPP, PAN, dan PKB sebagai
partai yang berbasis dan bernuansa Islam, menambah jatah kursi menteri untuk
Partai Golkar dan Partai Demokrat, atau mengajak salah satu partai oposisi,
yakni PDI-P, Gerindra, atau Hanura untuk memperkuat barisan koalisi.
"Pilihan ketiga agak sulit, idealnya adalah pilihan pertama," katanya.
Lebih lanjut Gugus mengatakan, ada dua alasan mendasar yang membuat PKS harus
melawan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, yakni karena kecewa
dengan serangan bertubi-tubi terhadap pucuk pimpinan dan elite PKS atas jeratan
kasus korupsi dan untuk mengembalikan citra publik atas kasus korupsi tersebut.
Bagi PKS, kata Gugus, ketika mereka harus keluar dari barisan koalisi saat
terjadi kegaduhan di partainya, menjadi dilematis karena menteri kabinet adalah
salah satu instrumen politik menuju pemilu yang akan datang.
"Jika PKS keluar dari koalisi, mereka harus mati-matian mengembalikan citranya
setelah terkena 'badai Fathonah' dengan sumber dana dan instrumen politik yang
minimalis," katanya.
Menurut Gugus, keberanian SBY untuk mengambil sikap dan keputusan PKS untuk
keluar dari badai politik yang melilit partainya adalah sama-sama pilihan yang
sulit, tapi harus dilakukan sesegera mungkin.
"Jika tidak, SBY dan PKS akan sama-sama tersandera. Publik kita sedang
menunggu," katanya.

- See more at: http://www.dpdpkslambar.org/index.php/berita/290-strategi-politik-jitu-ala-pks-serang-partai-demokrat-langsung-menusuk-jantung#sthash.F5V4Ogu1.dpuf