"Perlu pendekatan terpadu dalam penutupan lokalisasi prostitusi. Sehingga, ke depan tidak menimbulkan masalah baru," katanya saat menghadiri penutupan lokalisasi Kremil, Tambakasri, Surabaya, Selasa.
Mensos menjelaskan 21 lokalisasi tersebut di antaranya, tiga di Kota Surabaya, 11 di Banyuwangi, dan tujuh di Kabupaten Malang.
Penutupan lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta dan Saritem di Bandung berdampak pada pekerja seks komersial (PSK) untuk beroperasi di luar. Untuk itu, lanjut dia, pendekatan budaya menjadi bagian penting dalam persoalan ini, bukan karena dengan cara-cara represif.
Para tokoh agama dan adat, kata Mensos, adalah tokoh yang paling disegani yang menjadi pilar penting termasuk pejabat daerah. "Para tokoh ini tingkat kepercayaannya sangat diakui publik. Wali Kota Surabaya bisa menjadi contoh dalam penutupan lokalisasi," katanya.
Tak kalah penting, Mensos mengingatkan pada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada para mantan PSK ini ketika mereka kembali ke daerah asal.
"Jika mereka diperhatikan oleh pemerintah daerah kemungkinan kecil untuk kembali lagi menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dan yang penting lagi ada semangat dari PSK yang mendapat julukan wanita harapan untuk mau berubah menjadi lebih baik," katanya.
Berdasarkan disiplin ilmu sosial, lanjut dia, ada dua hal yang bisa menjadi inspirasi menyelesaikan masalah sosial dan menjadikan keunggulan, yakni pertama dilihat dari kepentingan budaya dan kedua berkaitan dengan adat istiadat serta ketertarikan yang paling diminati.
Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial pada Kemensos merilis hingga 2012 tercatat 41.374 PSK yang tersebar di berbagai kota di 33 provinsi. Jumlah PSK terbesar berada di Jawa Timur yang mencapai 7.793 PSK dengan 47 lokalisasi.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jatim Edy Purwinarto mengatakan bahwa yang terpenting adalah membanguan kesadaran para mantan PSK untuk menuju ke jalan yang benar.
Ia mengatakan agar mereka yang kembali ke daerah asal tidak perlu khawatir, karena Gubernur Jatim telah meminta pemerintah daerah tempat asal mereka untuk mempermudah mereka menjalani hidup yang baru.
"Nantinya, mereka akan mendapatkan pendampingan dari dinas koperasi setempat untuk memajukan usaha mereka," katanya.
Wali Kota Tri Rismaharini berharap semua lokalisasi di Surabaya tutup pada tahun ini. "Mudah-mudahan tahun ini bisa. Mudah-mudahan anggaran dari pemerintah pusat ada," katanya.
Ia mengatakan anggaran untuk penutupuan lokalisai di Dolly sebesar Rp10 miliar. "Itu anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemkot hanya mengkondisikan agar mereka bisa berdaya," katanya.
Sumber : pkssukaluyu
0 komentar:
Posting Komentar