PKSDEPOK, Jakarta (23/01) -- Komisi D DPRD Kota Depok melakukan kunjungan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pusat. Kunjungan ini dilakukan Komisi D karena masih terdapat permasalahan kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang sudah beroperasi sejak 1 januari 2014 lalu.
Surmiyati, Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, menyampaikan sesuai dengan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS, bahwa selain BPJS Kesehatan, akan ada BPJS Ketenagakerjaan yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Juli 2015, termasuk penerimaan peserta baru. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelekaan kerja, JHT, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Surmiyati menambahkan penargetan seluruh warga Indonesia sudah terdaftar dalam BPJS tahun 2019.
Wakil Ketua Komisi D, Hafid Nasir yang hadir dalam kunjungan ini menyampaikan aspirasi warga pada pelaksanaan Musrenbang 1 minggu yang lalu. Kesibukan warga yang bekerja pagi hingga malam, lalu loading data yang lambat pada pendaftaran online, mengusulkan agar ada program pendampingan untuk sekelompok pemuda yang bisa membantu pendaftaran BPJS Kesehatan tanpa harus mengantri di kantor BPJS. Pendaftaran melalui tenaga sukarela dapat dilakukan di kantor kelurahan maupun kecamatan.
“Model pendaftaran seperti ini insya Allah bisa meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan sekaligus menjadi sarana media menjelaskan kepada warga jika ada Pelayanan BPJS yang dirasa kurang bisa optimal,” jelas Hafid. (rsk)
0 komentar:
Posting Komentar